Pada hari rabu (24 Juni 2020) pemerintah telah mengumumkan bahwa akan menempatkan 30 Triliun Rupiah atau sebesar USD 2,21 Milyar di bank-bank milik negara yang terkait dibawah naungan Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara).
Hal ini di lakukan demi mendukung percepatan pemulihan ekonomi di tengah pandemi global Covid-19 yang mengakibatkan banyak aktivitas bisnis dan ekonomi yang teganggu, bahkan pula terhenti.
Sebanyak empat Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Himbara resmi mendapatkan kepercayaan penempatan dana dari pemerintah sebesar Rp 30 triliun sejalan dengan terbitnya aturan baru dari Menteri Keuangan Sri Mulyani berkaitan dengan bantuan likuiditas perbankan.
Aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 70/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan memompa dana negara yang saat ini disimpan di Bank Indonesia (BI) ke Himbara, dan menyampaikan bahwa uang itu tidak boleh digunakan oleh bank untuk membeli obligasi pemerintah atau menumpuk valuta asing. Dana akan disimpan dalam rekening deposito dengan tingkat bunga 80 persen dari suku bunga acuan bank sentral 4,25 persen.
"Menkeu akan menempatkan uang negara pada bank umum dan untuk tahap ini bank milik pemerintah,"
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Rabu (24/6/2020).
Bank milik pemerintah yang dimaksud adalah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN).
Pemerintah menindaklanjuti atas janjinya untuk mengalokasikan penempatan dana di bank bernilai Rp 82,2 triliun untuk membantu likuiditas mereka saat mereka melakukan restrukturisasi kredit untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan bisnis padat karya yang terkena dampak pandemi covid-19.
"Ini adalah bagian dari anggaran pemerintah sebesar Rp 695,2 triliun untuk memerangi dampak kesehatan dan ekonomi dari pandemi ini," imbuhnya.
"Tujuannya seperti bapak Presiden (Jokowi) tekankan, khusus untuk mendorong ekonomi dan sektor riil agar kembali pulih,"
"Dalam hal ini kami akan melakukan perjanjian kerja sama dengan para CEO bank Himbara unntuk menteri keuangan diwakilkan oleh dirjen perbendaharaan," katanya.
