Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan ancaman bahwa akan membubarkan lembaga dan reshuffle kabinet kembali. Hal ini dikarenakan Jokowi melihat para jajarannya masih bersikap & bertindak biasa-biasa saja, padahal negara sedang berada tengah krisis, informasi diperoleh melalui video resmi yang diunggah oleh pihak Istana.
Di tengah pandemi corona (covid-19) tidak menutup kemungkinan Jokowi akan melakukan perubahan / reshuffle kabinet kembali, dikarenakan kinerja para menteri & lembaganya kurang memenuhi kriteria seperti yang di harapkan.
Setelah video tersebut beredar, pada menteri koordinator melakukam rapat. Di antaranya adalah:
Menko Polhukam Mahfud Md, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Pertama, ini betul menindaklanjuti (perintah Presiden) dan sejalan paling tidak dengan apa yang disampaikan presiden agar bertindak cepat dan tepat,"
Mahfud MD., di kantornya, Senin (29/6/2020).
Selain bersama Menko, turut hadir pula Menteri Keuangan, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Kepala BPKP, Ketua OJK, Ketua Dewan Komisioner LPS, Gubernur BI, Jaksa Agung, Kapolri dan Pimpinan KPK.
"Yang dibicarakan tadi, memastikan bahwa kebijakan pemerintah tentang penanganan Covid-19 itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkan 260 juta masyarakat Indonesia,"
Mahfud MD.
Selain itu, memastikan negara dipergunakan benar dan tepat sasaran, dengan penanganan melalui administrasi yang ketat.
"Kemudian, tentu kami tetap minta diawasi. Oleh sebab itu kami mengundang KPK, Jaksa Agung, Kapolri, kemudian ada Kemenkumham dan lain-lain karena kami ingin secara hukum ini benar tetapi juga cepat dan tidak menghambat," jelas Mahfud.
Akan tetapi rapat tersebut diungkapkan bahwa tidak membahas masalah Reshuffle kabinet, beliau pun menuturkan, semuanya saling berdiskusi panjang bagaimana caranya agar ini benar dan tidak mengandung masalah-masalah hukum.
